Kamis, 12 Januari 2023 16:48 WIB
Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing dan lainnya menyaksikan kick off penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa lingkup Pemkab Gunung Mas 2023 di Kuala Kurun, Kamis (12/1/2023). ANTARA/Chandra
Kuala Kurun (ANTARA) – Wakil Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Efrensia LP Umbing mengatakan pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah kabupaten setempat pada 2023 ini mencapai 19 paket dengan nilai kontrak Rp2,5 miliar lebih.
“Sebanyak 19 paket tersebut di 10 perangkat daerah lingkup Pemkab Gunung Mas,” ucapnya usai kick off penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa lingkup Pemkab Gunung Mas 2023 di Kuala Kurun, Kamis.
Perempuan pertama yang menjadi Wakil Bupati Gunung Mas ini berharap kick off merupakan langkah awal, dalam melakukan pembangunan di kabupaten bermoto ‘Habangkalan Penyang Karuhei Tatau’ pada 2023.
Menurut dia, semakin cepat kegiatan dilaksanakan, semakin banyak pula uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk beredar di Gunung Mas. Dengan demikian perekonomian di daerah setempat juga akan terpacu.
“Kita berharap paket-paket lainnya akan segera menyusul, segera diproses, karena kita berharap serapan anggaran di 2023 bisa lebih cepat. Minimal sesuai target yang telah ditetapkan,” kata dia.
Baca juga: Pemkab bantu belasan warga Gumas terkena musibah sepanjang 2022
Itu agar kegiatan berjalan dengan lancar dan baik, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika semua berjalan lancar, maka pengerjaan dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga pekerjaan yang dihasilkan akan berkualitas.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Gunung Mas, Aryantoni mengatakan, 10 perangkat daerah yang dimaksud yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebanyak enam paket pekerjaan.
Dinas Pertanian sebanyak enam paket pekerjaan, Sekretariat Daerah tiga paket pekerjaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dua paket pekerjaan, serta Inspektorat satu paket pekerjaan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, masing-masing satu paket pekerjaan.
“Jenis pengadaannya beragam, yakni konstruksi, jasa konsultasi, dan barang. Untuk konstruksi di DPU, jasa konsultasi di Dinas Pertanian, dan barang di delapan perangkat daerah lainnya,” demikian Aryantoni.
Sumber Berita : https://kalteng.antaranews.com/
